Uncategorized

Surat Keputusan Penutupan Lokalisasi Dolly Tidak Tumbang Hanya Karena Aksi Blokade PSK Dolly

Uncategorized·

Blokade Dolly

Surat Keputusan Penutupan Lokalisasi Dolly ~ Tempat prostitusi di Surabaya yang terkenal sampai dengan mancanegara yaitu Dolly, tidak hanya akan ditutup berdasarkan  Peraturan Daerah (Perda) No.7 tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila, serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila dinilai blunder.

Oleh sebab itu banyak pihak yang menuturkan bahwa Perda yang ada tidak akan mampu menutup serta menyatakan bahwa Dolly merupakan segudang tempat yang dikategorikan ilegal.

Hal tersebut tentu saja masuk akal, kalau ada Peraturan Daerah yang dikeluarkan, kenapa Dolly tidak dibubarkan saja dari dulu ? lagipula secara histotis keberadaan lokalisasi di Jalan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, itu sudah lama dan sudah menjadi bagian dari masyarakat setempat.

Sehingga selain adanya Perda yang ada tetap saja dibutuhkan payung hukum berupa SK dari Wali Kota. Jika Wali Kota menyatakan tempat itu sebagai temapt yang ilegal dan harus dibubarkan, maka tempat itu akan sesegera mungkin dibubarkan.

Hal tersebut dibuktikan langsung dengan aksi para PSK yang memblokade jalan utama untuk menuju Dolly pada Rabu pagi (16/6). Aksi demo diiringi dengan aksi blokade jalan diramaikan dengan teriakkan para PSK Dolly yang menghujat Wali Kota Surabaya  Tri Rismaharini dengan kata-kata yang sangat kejam.

Berdasarkan pengertian dari Pekerja seks Komersial merupakan penjualan jasa seksual  seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK) (Wikipedia).

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah sebutan bagi “pelacur”. Istilah lain yang memiliki arti yang sama adalah Wanita Tuna Susila (WTS), dan perempuan yang dilacurkan (Pedila). Pada Ensiklopedia Nasional Indonesia dijelaskan bahwa ”pelacuran” sama artinya dengan “prostitusi”, merupakan kegiatan manusia dalam menjual atau menyewakan tubuhnya untuk kenikmatan orang lain dengan mengharapkan suatu imbalan atau upah.

Latar belakang tumbuhnya Pekerja Seks Komersial

  1. Menghindari kesulitan hidup dengan jalan yang pendek
  2. Adanya keroyalan seks
  3. Perilaku konsumtif dan adanya kemalasan untuk bekerja
  4. Pengaruh lingkungan

Akibat yang dapat ditimbulkan dari Pekerja Seks Komersial

  1. Adanya penyakit menular seksual dari dalam tubuh
  2. Merusak tatanan moral yang ada dalam keluarga
  3. Merusak norma yang ada dalam lingkungan
  4. Dekatnya dengan kriminalitas terutama narkotika
  5. Eksplorasi manusia lainnya

Pemerintaha selama ini telah melakukan segala daya dan upaya untuk memberantas habis kegiatan pelacuran yang ada, akan tetapi sampai saai ini pun hasil yang ditujukkan masih belum memuaskan. Padahal jika ditelusuri dengan hati yang jernih kegiatan pelacuran dapat menimbulkan benih-benih penyakit yang sangat berbahaya salah satunya adalah HIV AIDS.

Artikel Yang Terkait:

Aspek menarik tentang pelaksanaan asuransi kerugian dalam transaksi bisnis melalui internet (e-commerce)

Aspek menarik tentang pelaksanaan asuransi kerugian dalam transaksi bisnis melalui internet (e-commerce)

Uncategorized·

Tesis Hukum Bisnis – Salah satu tema jasa pembuatan tesis yang sering kami terima terkait dengan tesis hukum bisnis adalah terkait dengan asuransi kerugian dalam transaksi bisnis melalui internet (e-commerce).

Secara singkat e-commerce dapat dipahami sebagai jenis transaksi perdagangan baik barang maupun jasa lewat media elektronik. Dalam usaha bidang operasionalnya e-commerce ini dapat berbentuk B to B (Business to Business/Bisnis untuk Bisnis), B to C (Business to Consumers/Bisnis untuk Konsumen) atau C to C (Consumers to Consumers/Konsumen Untuk Konsumen). Khusus untuk B to C pada umumnya posisi konsumen tidak sekuat perusahaan sehingga dapat menimbulkan beberapa persoalan. Oleh karena itu para konsumen harus berhati-hati dalam melakukan transaksi lewat internet. Persoalan tersebut antara lain menyangkut masalah mekanisme pembayaran (payment mechanism) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (security risk) (Atif Latifulhayat , 2001 : 1).

Transaksi bisnis melalui internet (e-commerce) merupakan suatu perbuatan hukum, dikatakan demikian karena dalam e-commerce timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sebagai sebuah perbuatan hukum dalam e-commerce mensyaratkan adanya subjek hukum yang memenuhi kriteria kecakapan dalam bertindak, mengingat asuransi merupakan bagian dari hukum perjanjian.

Subjek hukum dalam pengertian hukum secara luas adalah pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya subjek hukum dibedakan atas orang dan badan hukum. Dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak mengatur secara spesifik siapa yang dapat menjadi subjek hukum dalam asuransi. Subjek hukum dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung sebagai para pihak.

Dalam proses e-commerce yang menggunkan model SET sebelum para pihak melakukan transaksi, para pihak terlebih dahulu mendaftrakan diri kepada certification authorities yaitu penjual, konsumen dan acquier dengan memberikan informasi mengenai jati diri. Dalam pendafataran kepada certification authorities ini issuer tidak terlibat. Selanjutnya certification authorities akan mengeluarkan sertifikat digital yang didalamya terdapat kunci-kunci kriptografis yang berfungsi sebagai kunci dalam pembuatan tanda tangan digital guna keamanan transaksi. Apabila terjadi pembobolan dan pencurian terhadap kunci kriptografis maka certification authorities dinilai telah gagal dalam menjalankan jasa profesinya dalam memberikan perlindungan keamanan yang terdiri dari authentification, integrity, non repudiation dan confidentiality. Sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat digital yang berisi kunci kriptografis secara tidak langsung certification authorities bertanggung jawab atas kunci kriptografis tersebut sehingga apabila terjadi pembobolan dan pencurian terhadap kunci kriptografis certification authorities adalah pihak yang paling bertanggung jawab.

Pihak yang menanggung risiko kerugian terbesar adalah konsumen dan issuer. Akan tetapi tidak berarti kepentingan konsumen lebih besar dari penjual karena penjual juga mimiliki risiko mengalami kerugian. Selain itu apabila sampai terjadi pencurian terhadap kunci-kunci kriptografis dan selanjutnya pembobolan terhadap nomor rekening konsumen maka kredibilitas dari certification authorities dipertaruhkan disini, karena tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun. Bagi certification authorities adanya pembobolan terhadap kunci kriptografis yang dikeluarkannya menimbulkan dampak buruk bagi certification authorities karena tidak dapat menciptakan suatu kunci kriptografis yang aman bagi para pihak dalam transaksi.

Aspek menarik dalam Tesis Hukum Bisnis yang membahas tentang pelaksanaan asuransi kerugian dalam transaksi bisnis melalui internet (e-commerce) yang dilakukan oleh certification authorities akan menimbulkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terdiri dari penanggung dan tertanggung. Perlindungan hukum bagi tertanggung diatur dalam Pasal 251 yaitu mengenai kewajiban pemberitahuan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak berdasar ada atau tidaknya itikad baik dari tertanggung, apabila tertanggung lalai memberitahukan mengenai objek asuransi maka asuransi batal. Sedangkan perlindungan hukum bagi tertanggung adalah adanya pengalihan terhadap risiko yang mengancam objek asuransi kepada perusahaan asuransi dan adanya pembayaran ganti kerugian akibat terjadinya evenemen.

Dengan demikian, disarankan di dalam Tesis Hukum Bisnis ini untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam pembentukan dan pengawasan operasional certification authorities atau lembaga otoritas sertifikat, supaya certification authorities dikelola pihak-pihak professional dan layak dipercaya.

Untuk melakukan konfirmasi tema lainnya dalam jasa pembuatan tesis, silahkan menghubungi kami staf kami.

Tesis Hukum

Tesis Hukum

Tesis Hukum, Uncategorized·

Tesis Hukum

Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen Ditinjau Dari Politik Hukum Di Indonesia  

Sejak awal kemerdekaan, politik hukum otonomi daerah senantiasa digariskan melalui proses eksperimen yang seperti tak pernah selesai. Ia selalu berubah dan diubah sesuai dengan perubahan konfigurasi politik. Perubahan itu menyangkut berbagai aspek dalam sistem otonomi, seperti aspek formal, materiil, nyata, seluas-luasnya, hubungan kekuasaan, cara pemilihan dan lain sebagainya.1

Pemikiran mengenai otonomi sebagai alternatif dari pilihan bentuk negara federal telah diletakkan sejak masa pergerakkan kemerdekaan. Pada saat menyusun UUD 1945, otonomi termasuk salah satu pokok yang dibicarakan dan kemudian dimuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula selanjutnya, dalam pergantian UUD seperti khususnya dalam rumusan Pasal 131 UUDS RI 1950 otonomi tetap tercantum. Pada era reformasi tahun 1998 pemikiran mengenai otonomi daerah seluas-luasnya juga menjadi salah satu masalah penting dalam agenda pokok gerakan reformasi tahun 1998

Dalam rentang sejarah yang ada sampai reformasi tahun 1998, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijakan otonomi daerah melalui beberapa undang-undang yaitu UU No. 1 tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, Pen Pres No. 6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1965, kemudian pernah Tap. MPRS No. XXI tahun 1966 mengamanatkan otonomi yang seluas-luasnya di mana asas dekonsentrasi hanya sebagai dekomplemen, namun tidak pernah diatur lanjut melalui UU organik untuk pelaksanaannya, kemudian lagi setelah terbit Tap. MPR hasil Pemilu 1971 menganut otonomi yang nyata dan bertanggungjawab yakni Tap MPR No. IV tahun 1973 tentang GBHN akhirnya keluarlah UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Lanjutan

 

Makalah Hukum

Ada beberapa macam definisi kebijakan publik, menurut Carl J. Frederick kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan keputusan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Thomas R. Dye menjelaskan, bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dye mengatakan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata- mata keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara, karena akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” pemerintah.

Lanjutan

 

Makalah Teori Hukum

Kajian penegkan hukum ini terkait dengan penegakan hukum di wilayah laut teritorial Indonesia oleh TNI-AL berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep31. Prinsip dasar teori yang dikutip dalam penelitian ini berpedoman pada banyak penelitian, hal ini dilakukan agar penggunaan teori dalam landasan berfikir akan tetap sesuai dengan judul yang ditentukan. Pengutipan teori dalam penyusunan penelitian ini disesuaikan dengan pokok pikiran pengembangan teori tentang Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Lanjutan

 

Tesis Hukum Pidana

Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi. 

Program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya

  • Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan
  • perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan
  • penyalahagunaan narkoba;
  • Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar lembaga
  • peradilan dan lembaga penegak hukum yang lebih transparan
  • dan terbuka bagi masyarakat;
  • Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang
  • menjamin akses public;
  • Pembangunan sistem pengawasan yang transparan dan
  • akuntabel, antara lain pembentukan Komisi Pengawas
  • Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional;
  • Penyederhanan sistem penegakan hukum;
  • Pembaruan konsep penegakan hukum, antara lain penyusunan
  • konsep sistem peradilan pidana terpadu dan penyusunan konsep pemberian bantuan hukum serta meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang izin pemeriksaan terhadap penyelenggara negara dan cegah tangkal tersangka kasus korupsi;
  • Penguatan kelembagan, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor);
  • Percepatan penyelesaian berbagai perkara tunggakan pada tingkat kasasi melalui proses yang transparan;
  • Pengembangan sistem manajemen anggaran peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang transparan dan akuntabel
  • Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja berupa dokumen/ arsip lembaga Negara dan badan pemerintahan untukmendukung penegakan hukum.

Lanjutan

 

Tesis Hukum Bisnis

Implementasi Hukum Kontrak Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surakarta  

Hukum sebagai idealisme memiliki hubungan yang erat dengan konseptualisme keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya ke dalam bentuk yang konkrit, berupa pembagian atau pengolahan sumber-sumber daya kepada masyarakatnya. Hal demikian itu berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat atau Negara yang berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran. Hakekat dari pengertian hukum sebagai suatu sistem norma, maka sistem hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka.

Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Berbagai pengertian  hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh M. Frideman (dalam bukunya Ismi Warasih) bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen kultural yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (kultural hukum). Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku seluruh warga masyarakat.

 

Proposal Tesis Hukum

Kebijakan Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta 

Teori Tentang Sistem Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stamford University mengemukakan mengenai Tiga Unsur Sistem Hukum (Three Element of Legal System). Adapun teori Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa hukum merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait. Dalam ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1) Struktur Hukum (legal structure)
Struktur menurut Lawrence Meir Friedman adalah “the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the syatem, the tought, rigid bones that keep the process flowing with in bounds ….” Jadi struktur adalah kerangka,

Lanjutan

Incoming search terms: